Hendra, Muhammad (2025) Analisis Yuridis Terhadap Kesesuaian Peraturan Daerah Perda Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Skripsi, Syariah.
![]() |
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN Hendra.pdf Download (183kB) |
![]() |
Text
AWAL Hendra.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
ABSTRAK Hendra.pdf Download (8kB) |
![]() |
Text
BAB I Hendra.pdf Download (714kB) |
![]() |
Text
BAB II Hendra.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB) |
![]() |
Text
BAB III Hendra.pdf Download (172kB) |
![]() |
Text
BAB IV Hendra.pdf Download (267kB) |
![]() |
Text
BAB V Hendra.pdf Download (9kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA Hendra.pdf Download (125kB) |
![]() |
Text
LAMPIRA AKHIR Hendra.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam sistem hukum nasional. Permasalahan utama yang dikaji adalah kesesuaian Perda tersebut dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, Teknik analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu mengkaji dan menarik simpulan dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Setelah dilakukan interpretasi, kemudian dilakukan analisis terhadap hubungan antara Peraturan Daerah dan norma hukum di atasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Perda ini telah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam kerangka otonomi daerah. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa persoalan terkait implementasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak atas pekerjaan. Perda ini cenderung menitikberatkan pada aspek penertiban dibandingkan pemberdayaan, yang berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi dalam melindungi kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dan penguatan substansi perda agar sejalan dengan sistem hukum nasional dan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
Depositing User: | Yoe Oden |
Date Deposited: | 04 Aug 2025 07:00 |
Last Modified: | 04 Aug 2025 07:00 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29998 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |