EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Tinjauan Maqāshid Syarī’ah Terhadap Wasiat Wājibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Tidak Dicatat (Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023)

Akbarrini, Aisya Nur (2025) Tinjauan Maqāshid Syarī’ah Terhadap Wasiat Wājibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Tidak Dicatat (Analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023). Tesis, Pascasarjana.

[img] Text
Pernyataan Keaslian Tulisan.pdf

Download (263kB)
[img] Text
Awal.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (164kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (550kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (545kB)
[img] Text
BAB 3.pdf

Download (478kB)
[img] Text
BAB 4.pdf

Download (598kB)
[img] Text
BAB 5.pdf

Download (197kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (254kB)
[img] Text
Lampiran.pdf

Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menentukan anak kandung dari perkawinan tidak dicatat bisa mendapatkan wasiat wajibah. Hal ini kurang bersesuaian dengan prinsip keadilan khususnya hukum kewarisan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui telaah filosofis dan sosiologis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait wasiat wājibah bagi anak kandung dari pernikahan tidak dicatat Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum utama yang digunakan adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Adapun analisa dilakukan dengan teknik deskriptif dan statue approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 merupakan terobosan hukum progresif yang memberikan perlindungan hak kepada anak kandung dari pernikahan tidak tercatat melalui mekanisme wasiat wājibah, meskipun secara formil mereka tidak diakui sebagai ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata. Kebijakan ini mencerminkan respons yudisial terhadap kekosongan hukum serta kebutuhan sosial akan keadilan substantif, sekaligus menegaskan fungsi hukum sebagai instrumen pemulihan keadilan sosial. Dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, kebijakan ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam seperti hifdz al-nafs dan hifdz al-nasl, karena menjamin pengakuan dan kesejahteraan anak sebagai bentuk perlindungan keturunan dan penguatan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 12 Aug 2025 02:09
Last Modified: 12 Aug 2025 02:09
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30038

Actions (login required)

View Item View Item