Alfiani, Yudha (2025) Analisis Perjanjian-Perjanjian dalam Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Kepemilikan Properti. Disertasi, Pascasarjana.
![]() |
Text
1. SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (102kB) |
![]() |
Text
2. AWAL.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
3. ABSTRAK.pdf Download (574kB) |
![]() |
Text
4. BAB I.pdf Download (437kB) |
![]() |
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
6. BAB III.pdf Download (345kB) |
![]() |
Text
7. BAB IV.pdf Download (8MB) |
![]() |
Text
8. BAB V.pdf Download (255kB) |
![]() |
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (336kB) |
![]() |
Text
10. LAMPIRAN.pdf Download (16MB) |
ABSTRAK
Akad murabahah banyak digunakan oleh bank syariah, termasuk untuk pembiayaan kepemilikan properti. Namun, di beberapa bank syariah di Banjarmasin ditemukan perbedaan isi dan jumlah pasal dalam akad, serta ketidaksesuaian dengan dokumen hukum lain seperti Akta Jual Beli (AJB), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dan Hak Tanggungan (HT). Beberapa akad juga tidak memuat klausul penting seperti jaminan, force majeure, dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan dan kedudukan hukum antar perjanjian dalam pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan kepemilikan Properti oleh bank syariah di Banjarmasin berdasarkan prinsip Hukum Ekonimi Syariah. Penelitian dilakukan pada tiga bank syariah: Bank Kalimantan Selatan Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis kedudukan dan hubungan hukum antar perjanjian dalam akad murabahah pembiayaan Properti oleh bank syariah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, kedua merumuskan rekonstruksi perjanjian dalam akad murabahah agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan analisis kualitatif-deskriptif dengan dokumentasi perjanjian dan wawancara. Data dianalisis secara filosofis dengan membandingkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dan kedudukan hukum yang tidak seragam antar perjanjian dalam pelaksanaan akad murabahah, khususnya perbedaan klausul cidera janji, force majeure, dan penyelesaian sengketa yang mengakibatkan lemahnya kepastian hukum bagi nasabah. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan Akta Jual Beli (AJB) PPAT juga mempengaruhi kedudukan hukum nasabah dalam pembuktian hak kepemilikan. Selain itu, penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang masih berbasis konvensional berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Novelty penelitian ini berupa rekomendasi klausul ideal yang sesuai Maqashid syariah dan usulan agar Dewan Syariah Nasional (DSN) menerbitkan fatwa yang mewajibkan penggunaan AJB untuk memperkuat hubungan dan kedudukan hukum nasabah. Penelitian juga mengusulkan penggunaan perjanjian hawalah al-haqq sebagai alternatif penyelesaian bagi pembiayaan murabahah yang bermasalah untuk menghindari praktik riba, terutama pada masa belum adanya lembaga jaminan khusus untuk akad-akad syariah. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pembentukan lembaga jaminan khusus untuk akad-akad syariah di masa depan guna memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah.
Item Type: | Disertasi |
---|---|
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc H Social Sciences > HB Economic Theory K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 18 Sep 2025 00:50 |
Last Modified: | 18 Sep 2025 00:50 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30114 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |