Syafaat, Ahmad (2025) Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Oleh Organisasi Pengelola Zakat di Kalimantan Selatan (Analisis Implementasi dan Transformasi). Disertasi, Pascasarjana.
![]() |
Text
1. PERNYATAAN.pdf Download (850kB) |
![]() |
Text
2. AWAL.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
3. ABSTRAK.pdf Download (605kB) |
![]() |
Text
4. BAB I.pdf Download (803kB) |
![]() |
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
6. BAB III.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
7. BAB IV.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
8. BAB V.pdf Download (610kB) |
![]() |
Text
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (514kB) |
![]() |
Text
10. LAMPIRAN.pdf Download (9MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penemuan kasus penyelewengan beberapa lembaga filantropi antara tahun 2020 hingga tahun 2022. Belum ada penelitian sebelumnya tentang implementasi pelaksanaan pengawasan pengelolaan zakat dan memberikan solusi sistem pengawasan yang baik. Penelitian ini bertujuan antara lain 1. Menemukan problem-problem dalam implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh kementrian agama Kalimantan Selatan (Kalsel); 2. Memahami secara terukur efektifitas pengawasan; 3. Menemukan transformasi model pengawasan serta tata kelola organisasi yang baik bagi organisasi pengelola zakat (OPZ). Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada kementrian agama, BAZNAS Provinsi, Rumah Zakat, Lazismu dan LAZ Dhuafa Tersenyum yang berada di wilayah Kalsel. Hasil wawancara kemudian akan dianalisa menggunakan teknik analisa multikasus. Empat teori utama digunakan sebagai pisau analisis: prinsip Good Governance, teori efektivitas hukum, evaluasi kebijakan publik, dan prinsip pengawasan efektif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan zakat di Kalimantan Selatan masih terkendala koordinasi antarlembaga, kepatuhan LAZ yang tidak seragam, serta lemahnya sosialisasi dan pembinaan. Pengawasan yang ada masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek strategis, sementara peran pemerintah daerah dalam fasilitasi dan kolaborasi juga masih minim; 2. Efektivitas pengawasan pemerintah terhadap ZIS di Kalimantan Selatan belum optimal karena masih bersifat administratif dan belum menyentuh kualitas tata kelola. Hambatan utama mencakup lemahnya koordinasi, kurangnya edukasi, infrastruktur terbatas, dan rendahnya kepatuhan hukum. Diperlukan transformasi menuju pengawasan kolaboratif, digital, dan independen untuk peningkatan efektivitas; 3. Transformasi pengawasan zakat menuntut pergeseran dari pendekatan administratif ke model kolaboratif dan berbasis nilai. Diusulkan pembentukan Otoritas Pengawas Filantropi (OPF) sebagai badan independen nasional untuk menetapkan standar dan mengawasi lembaga zakat secara profesional. Peran Kemenag difokuskan pada regulasi, sementara pemerintah daerah diperkuat sebagai fasilitator. Model ini bertujuan menciptakan sistem pengawasan yang akuntabel, efisien, dan adaptif.
Item Type: | Disertasi |
---|---|
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
Depositing User: | Sri Yuniarti Fitria |
Date Deposited: | 25 Sep 2025 07:27 |
Last Modified: | 25 Sep 2025 07:27 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30122 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |