Norliana, Norliana (2025) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (139kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (204kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (372kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (344kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (605kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (198kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (249kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (5MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya alih fungsi lahan akibat pembangunan serta kedekatan Kabupaten Tabalong dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan lahan pertanian guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Tabalong serta para petani, dan dokumentasi. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara memandukan kajian terhadap ketentuan hukum positif, asas hukum, serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentai, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah dilakukan melalui penetapan KP2B dan LP2B, pemberian bantuan kepada petani, serta pengawasan alih fungsi lahan, namun belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi meliputi minimnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum petani, keterbatasan sarana irigasi, serta belum diterbitkannya peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan, namun memerlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasinya lebih efektif.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 30 Dec 2025 03:29 |
| Last Modified: | 30 Dec 2025 03:29 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30300 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




