Haekal, Akhmad Zuhad (2026) Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 5/Phpu.Wako-Xxiii/2025 Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (140kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (156kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (316kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (311kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (325kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (33kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (212kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, praktik penyelenggaraannya tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan elektoral dan perlindungan hak konstitusional. Pilkada Banjarbaru 2024 menjadi contoh nyata: diskualifikasi salah satu pasangan calon membuat pemilihan berlangsung dengan calon tunggal, tetapi surat suara tetap memuat calon yang didiskualifikasi sehingga suara untuk mereka dinyatakan tidak sah meskipun berjumlah besar. Ketiadaan kolom kosong yang sah untuk dipilih menutup peluang kemenangan kotak kosong dan akhirnya memicu sengketa hasil yang diperiksa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada Banjarbaru 2024 dan menilai relevansinya bagi demokrasi konstitusional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder dari doktrin dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hasil pilkada dilakukan karena pelanggaran substantif dan sistemik, terutama terkait terlanggarnya hak pilih akibat absennya kolom kosong dan tingginya suara tidak sah. Mahkamah menilai kondisi tersebut sebagai extraordinary circumstance yang membenarkan pengutamaan keadilan substantif, termasuk dalam aspek legal standing pemohon. Putusan ini memperkuat demokrasi konstitusional dengan menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus penjaga demokrasi yang tidak hanya menilai prosedur, tetapi memastikan kedaulatan rakyat dan hak konstitusional tetap terlindungi dalam proses elektoral dengan melaksankan pemungutan suara ulang diseluruh wilayah Kota Banjarbaru
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 21 Jan 2026 01:20 |
| Last Modified: | 21 Jan 2026 01:20 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30517 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




