Rian, Muhammad (2026) Penerapan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Aparat Desa (Studi Kasus di Desa Teluk Aru Kecamatan Pulaulaut Kepulauan). Skripsi, Syariah.
|
Text
Pernyataan.pdf Download (193kB) |
|
|
Text
Awal.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (174kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (381kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (375kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (296kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (381kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (217kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (244kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di desa Teluk Aru Kecamatan Pulaulaut Kepuluan kabupaten Kotabaru dengan bertolak masih banyaknya kepalada desa melakukan pelanggaran dalam prosesi pemberhentian aparat desa . Selain itu, untuk mengatuhi kendala yang dihadapi oleh pihak Kepala Desa sehingga melakukan pelanggaran dalam proses pemberhntian aparat desa sessuai dengan mekanisme yang berlaku yaitu Permendagri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengengkatan dan Pembrhentian aparat desa. Penelitian ini merupakan metode Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Teluk Aru, Aparat Desa yang diberhentiankan serta Camat Pulaulaut Kepuluan Kabupaten Kotabaru, sementara objek dalam penelitian ini adalah Tindakan Kepala Desa dalam melakukan pemberhetian Aparat Desa dalam tinjauan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat desa. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menerangkan: adalah terbukti Bahwa Kepala Desa Teluk Aru Kecamatan Pulaulaut Kepulauan Terbukti melakukan Pembehentian Aparat Desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa, hal ini dipengaruhi karna ketidak tahuan Kepala Desa mekanisme pemberhentian
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 21 Jan 2026 07:45 |
| Last Modified: | 21 Jan 2026 07:45 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30532 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




