Sarifullah, Sarifullah (2026) Praktik Jual Beli Hari Kerja (Studi Kasus di Desa Salaman Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut). Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (205kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (213kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (784kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (788kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (219kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (926kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (283kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik jual beli hari kerja (HK) di Desa Salaman, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yaitu kegiatan ini menjual upah kerja yang belum diterima oleh para buruh sawit kepada pihak lain dengan harga lebih rendah dari nilai upah sebenarnya. Praktik ini dipandang sebagai solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak, namun menimbulkan persoalan hukum karena objek yang diperjualbelikan belum ada (ma‘dum), adanya ketidakseimbangan nilai tukar, serta praktik penahanan kartu ATM sebagai jaminan yang berpotensi mengandung unsur riba atau gharar. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku transaksi, observasi langsung, serta telaah pustaka yang berkaitan dengan konsep jual beli, akad, dan syarat sahnya objek menurut fikih muamalah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan realitas lapangan dengan ketentuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli HK di Desa Salaman dilakukan dengan pola penjualan hari kerja kepada pembeli secara tunai, kemudian pelunasan dilakukan saat penerimaan gaji bulanan dengan nilai yang lebih besar daripada uang yang diterima sebelumnya. Penjual menyerahkan kartu ATM sebagai bentuk jaminan. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sah objek akad karena upah yang dijual belum ada, tidak jelas, serta belum menjadi hak penuh pekerja. Selain itu, adanya selisih nominal antara uang yang diterima dan jumlah yang harus dikembalikan menunjukkan adanya unsur tambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba. Dengan demikian, praktik jual beli HK di Desa Salaman dinilai tidak sah menurut hukum ekonomi syariah.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 27 Jan 2026 08:13 |
| Last Modified: | 27 Jan 2026 08:13 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30598 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




