Khotimah, Khusnul (2026) Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Pemilu. Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN...pdf Download (53kB) |
|
|
Text
COVER DAFTAR ISI.pdf Download (798kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (90kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (358kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (168kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (302kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (82kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (138kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (3MB) |
ABSTRAK
Penulisan Skripsi ini berlatar belakang oleh Peserta Pemilu yang memasang Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketetntuan aturan dan melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye di Kota Banjarmasin. Berdasarkan dengan larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 280 ayat (1) huruf h, yang menyebutkan bahwa melarang penggunaan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kegiatan kampanye. Adapun aturan alat peraga kampanye yang tertuang dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU No.7 Tahun 2017, yang menyebutkan tentang pemilu bahan kampanye dilarang disebar atau ditempelkan ditempat ibadah, rumah sakit, atau tempat layanan Kesehatan, tempat Pendidikan, baik Gedung atau halaman sekolah/perguruan tinggi. Bahan kampanye juga dilarang dipasang di Gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik atau taman serta pepohonan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan oleh Peneliti bahwa Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum di Kota Banjarmasin menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Meskipun peraturan ini sudah dirancang sebaik mungkin akan tetapi penerapannya kurang sempurna saat dilapangan. Adapun kendala utama dalam penerapan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang memadai kepada peserta pemilu, terbatasnya sumber daya dan kapasitas lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU, serta kurangnya kordinasi yang efektif terkait pelanggaran tersebut. Akibat dari itu masih banyak pelanggaran alat peraga kampanye yang sering terjadi, bahwa itu menunjukkan penegakkan hukum di Kota Banjarmasin kurang maksimal
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 07 Apr 2026 01:53 |
| Last Modified: | 07 Apr 2026 01:53 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30811 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




