Rizka, Izati Nur (2026) fektivitas peraturan daerah kabupaten Barito Kuala No 3 Tahun 2017 tentang pelarangan Minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta zat adiktif lainnya. Skripsi, Syariah.
|
Text
KEASLIAN TULISAN NAY.pdf Download (108kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (977kB) |
|
|
Text
ABSTRAK NAY.pdf Download (94kB) |
|
|
Text
BAB 1 FIKS NAY.pdf Download (321kB) |
|
|
Text
BAB 2 FIKS NAY.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB) |
|
|
Text
BAB 3 SKRIPSI NAY.pdf Download (35kB) |
|
|
Text
BAB 4 SKRIPSI NAY.pdf Download (218kB) |
|
|
Text
BAB 5 SKRIPSI NAY.pdf Download (13kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA NAY.pdf Download (130kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN NAY.pdf Download (4MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya penyalahgunaan minuman beralkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Barito Kuala meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peraturan daerah tersebut, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta bagaimana peran masyarakat dalam mendukung efektivitas peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang di Kabupaten Barito Kuala. Metode Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, serta teori pengendalian sosial sebagai landasan analisis untuk melihat pencapaian tujuan peraturan dan perubahan perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 telah berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Faktor pendukung efektivitas peraturan antara lain adanya kerja sama antar instansi dan dukungan pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya sosialisasi, serta masih adanya masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan yang berlaku. Peran masyarakat terlihat melalui keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan pelaporan pelanggaran
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 05 Jun 2026 08:22 |
| Last Modified: | 05 Jun 2026 08:22 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31140 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




