Effendi, Muhammad Yulio (2026) Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin). Skripsi, Syariah.
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (116kB) |
|
|
Text
AWAL.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (95kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (427kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (161kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (463kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (110kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (247kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (4MB) |
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri, serta untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan wali tersebut. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan praktik di lapangan antara hukum Islam yang mengakui sahnya perkawinan secara agama dengan hukum positif yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Empat Kepala KUA di Kota Banjarmasin, serta didukung oleh studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kebijakan, alasan, serta dasar hukum yang digunakan informan mengenai penetapan wali nikah bagi anak hasil nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri memiliki perbedaan. Informan pertama, kedua, dan ketiga membolehkan ayah siri sebagai wali nikah tanpa melalui isbat nikah dengan syarat membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan informan keempat membolehkan ayah siri sebagai wali nikah dengan mensyaratkan isbat nikah terlebih dahulu. Alasan dan dasar hukum informan pertama, kedua, dan ketiga lebih menekankan kemaslahatan proses perkawinan anak, sedangkan informan keempat menitikberatkan pada pencatatan perkawinan guna melindungi status nasab dan memberikan kepastian hukum. Perbedaan ini menunjukkan adanya dualisme pendekatan antara kemaslahatan berbasis hukum Islam dan peneliti cenderung pendekatan kehati-hatian yang mengintegrasikan hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 23 Jun 2026 02:50 |
| Last Modified: | 23 Jun 2026 02:50 |
| URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31232 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




