Bari, Abdul (2026) Analisis Sosiologis dan Hukum Islam Tentang Kedudukan Cucu Perempuan dari Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (315kB)
	Text AWAL.pdf Download (990kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (266kB)
	Text BAB I.pdf Download (479kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (543kB)
	Text BAB III.pdf Download (425kB)
	Text BAB IV.pdf Download (499kB)
	Text BAB V.pdf Download (287kB)
	Text DAFTAR PUSATAKA.pdf Download (304kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (245kB)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum cucu perempuan dari anak perempuan dalam sistem kewarisan di Indonesia, sebuah topik yang sering memicu perdebatan karena tidak diaturnya posisi tersebut secara eksplisit dalam fikih waris klasik Sunni. Pada fikih mawaris, cucu dari jalur perempuan dikategorikan sebagai dzawul arham yang tidak memiliki hak waris selama masih ada ahli waris utama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti melalui tinjauan hukum Islam kontemporer dan perspektif sosiologis, guna menjamin keadilan bagi kerabat dekat yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum pewaris meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/Ag/2001 dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis menggunakan teori maqashid al-syari’ah (tujuan hukum Islam) dan sosiologi hukum. Penelitian ini membedah bagaimana perubahan struktur keluarga dan nilai keadilan di masyarakat menjadi basis bagi hakim di peradilan agama dalam melakukan ijtihad melalui mekanisme ahli waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam fikih klasik posisi cucu perempuan dari anak perempuan tidak menempati jalur 'ashabah, namun dalam perspektif hukum Islam kontemporer, pengakuan mereka sebagai ahli waris pengganti selaras dengan prinsip maqashid al-syari’ah, khususnya hifzh al-nasl (menjaga keturunan) dan hifzh al-mal (menjaga harta). Secara sosiologis, pengakuan ini mencerminkan respons hukum terhadap perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang semakin egaliter, di mana yurisprudensi Mahkamah Agung hadir sebagai solusi untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan meminimalisir konflik internal keluarga. Perluasan makna ahli waris pengganti ini merupakan bentuk transformasi hukum Islam yang adaptif terhadap kebutuhan sosial tanpa meninggalkan substansi keadilan syariat.

Actions (login required)

View Item