EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Debat Pilkada Tahun 2024 dalam Mewujudkan Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Politik Warga di Kabupaten Tabalong

Raji, Fakhrur (2026) Debat Pilkada Tahun 2024 dalam Mewujudkan Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Politik Warga di Kabupaten Tabalong. Skripsi, Syariah.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (10kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (262kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (418kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (85kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (241kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (16kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (231kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (2MB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya debat publik dalam Pilkada sebagai instrumen demokrasi yang diamanatkan regulasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan hukum debat Pilkada, peran KPU dan Bawaslu, serta partisipasi politik warga di Kabupaten Tabalong. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, dengan lokasi di Kabupaten Tabalong. Subjek penelitian meliputi Komisioner KPU, Anggota Bawaslu, dan masyarakat pemilih. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: (1) Kedudukan hukum debat Pilkada secara normatif kuat dan berlapis (UU No.10/2016, PKPU No.13/2024, Keputusan KPU No.1363/2024, Perbawaslu No.12/2024), namun implementasi menghadapi kesenjangan akibat keterlambatan penerbitan peraturan teknis; (2) Peran KPU dan Bawaslu Tabalong dalam menjamin prinsip demokrasi (transparansi, akuntabilitas, independensi, keadilan) cukup baik pada aspek prosedural, namun substantif masih perlu ditingkatkan; (3) Partisipasi politik warga masih menghadapi hambatan struktural, kognitif, dan substantif. Penelitian merekomendasikan perbaikan format debat, penguatan sosialisasi, dan penerbitan regulasi teknis lebih awal

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 16 Jul 2026 00:53
Last Modified: 16 Jul 2026 00:53
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31607

Actions (login required)

View Item View Item