Kamariah, Siti (2026) Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Meminta Sumbangan atas Dasar Barang yang Diberikan. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (154kB)
	Text AWAL.pdf Download (760kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (177kB)
	Text BAB I.pdf Download (334kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text BAB III.pdf Download (252kB)
	Text BAB IV.pdf Download (513kB)
	Text BAB V.pdf Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (238kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB)

ABSTRAK

Praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang kepada masyarakat terlebih dahulu kemudian mengharapkan sejumlah uang sebagai balasan merupakan fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Praktik tersebut menimbulkan perbedaan pandangan mengenai status hukumnya dalam fikih muamalah karena mengandung unsur pemberian barang, permintaan sumbangan, serta adanya kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan serta mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam orang ulama di Kota Banjarmasin yang dipilih berdasarkan kompetensi dan pemahamannya di bidang fikih. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan pendapat para informan, kemudian dianalisis berdasarkan teori sumbangan dalam Islam, akad tabarru', hukum meminta-minta dalam fikih, dan 'urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Kota Banjarmasin. Sebagian ulama membolehkan praktik tersebut dengan syarat dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur paksaan, gharar, maupun penipuan, serta dipahami sebagai bentuk tabarru' atau sumbangan yang didasarkan pada kerelaan para pihak dan kebiasaan masyarakat ('urf shahih). Sementara itu, sebagian ulama lainnya tidak membolehkan karena praktik tersebut dinilai mengandung unsur ketidakjelasan akad, tekanan sosial (paksaan halus), serta memiliki kemiripan dengan meminta-minta yang dilarang dalam Islam atau bahkan dapat mengarah kepada jual beli terselubung. Perbedaan tersebut lahir dari perbedaan dalam memahami akad yang terjadi, penerapan kaidah fikih, penggunaan konsep 'urf, serta penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur kerelaan dan kemudaratan dalam praktik tersebut.

Actions (login required)

View Item