Prof. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H. (2026) Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi Dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah. In: Pidato Pengukuhan Guru Besar (Bidang Kepakaran Hukum Ekonomi Syariah), Selasa, 18 Agustus 2026, Banjarmasin.

Text Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi Dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah.pdf Download (7MB)

ABSTRAK

Tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi atau biasa disebut dengan tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) merupakan isu penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. EPR sudah diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Walaupun penerapan EPR di Indonesia sudah didukung oleh sejumlah peraturan, namun masih banyak produsen yang tidak melaksanakan EPR. Studi yang dilakukan ini mencoba menghubungkan EPR dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan Hukum Ekonomi Syariah dapat memberikan landasan etis-teologis yang lebih kuat daripada sekedar regulasi formal. Karena itulah studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi (Extended Producer Responsibility/EPR), serta bagaimana model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam bingkai Hukum Ekonomi Syariah, EPR selaras dengan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi (keuntungan muncul bersama risiko) dan al-kharaj bi al-dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya). Produsen dipandang sebagai mashlahah maximizer yang selaras dengan maqashid. Adapun model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi adalah bersifat kolektif melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan; produsen, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media, yang didorong oleh landasan etis-teologis untuk mencapai kemaslahatan bersama dan kelestarian semesta

Actions (login required)

View Item