Purnanisa, Martina (2016) Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Putusan PA Madiun No. 0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn ). Tesis, Pascasarjana.

Preview	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text AWAL.pdf Download (597kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (539kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (691kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (356kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (553kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (7kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (191kB) | Preview

ABSTRAK

Kata Kunci:Putusan Pengadilan, Penyelesaian sengketa, Perbankan syariah, Legal standing. Sengketa ekonomi syariah No.0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Madiun pada tahun 2014 mengenai sengketa perbankan syariah yang melibatkan antara pihak bank sebagai tergugat dengan nasabah yang memberikan kuasa kepada LPKNI(Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) sebagai penggugat berdasarkan Legal Standing Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal46 ayat 1 huruf( c) UUPK di beri hak gugat organisasi Legal Standing lus Standi.Namun Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini menyatakan gugatan dari para Penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa khusus dari penggugat dinyatakan cacat formil dan menyebabkan kedudukan kuasa pihak formil menjadi tidak sah. Atas permasalahan diatas, telah dilakukan penelitian terhadap Putusan No.0403/Pdt.G/2014.Pa.Mn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Madiun, untuk mengkaji bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Madiun terhadap sengketa perbankan syariah dalam perkara tersebut dan untuk mengetahui apakah putusan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan,bahwa dalam putusan tersebut PA Madiun telah memutus perkara tanpa proses tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya yaitu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan tidak menerapkan asas memberi bantuan. Dari segi pertimbangan hukum, putusan yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan hakgugat penggugat dengan menggunakan Legal Standing yaitu UU Nomor 3 Tahun 1999. Temuan tersebut mempertegas bahwa dalam putusan ini majelis hakim PA Madiun telah memutus perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: tidak menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Tidak mencantumkan posita gugat berkenaan Legal Standing LPKNI yang menyebabkan formulasi putusan tidak sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) HIR dari Pasal 195 RBG.

Actions (login required)

View Item