Adi Riswan Al Mubarak, Muhammad (2016) Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Tesis, Pascasarjana.

Preview	Text PERNYATAAN.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text AWAL.pdf Download (414kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (321kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (575kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN.pdf Download (87kB) | Preview

ABSTRAK

Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Rekonstruksi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Asmaran AS, MA dan II: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016. Zakat merupakan sebuah filantropi Islam yang sudah siapkan Allah SWT untuk kesejahteraan masyarakat Islam. Di Indonesia potensi zakat diperkiraan mencapai 217 triliun, walau pendapatan setiap tahunnya semakin meningkat, namun masih jauh dari potensi yang ada. Guna meningkatkan potensi itu, dan pengelolaan zakat yang baik pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peningkatan jumlah penerimaan zakat tentunya bisa lebih besar jika para muzakki dapat dipaksa/diharuskan membayar zakatnya melalui badan/lembaga yang dikehendaki oleh pemerintah, BAZNAS dan LAZ. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga tidak mencantumkan sanksi hukum bagi muzakki yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar zakat dan tidak ada perlindungan hukum bagi lembaga amil yang bertugas memungut zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Rekonstruksi Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi literatur. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak berbicara tentang kelembagaan pengelola zakat, syarat pendirian LAZ dan sanksi bagi LAZ yang tidak melaporkan pengelolaan zakatnya. Undang-Undang ini mengenyampingkan sanksi bagi muzakki yang tidak mau membayar zakatnya. Padahal salah satu instrument peningkatan pemasukan dari potensi zakat yang semakin meningkat adalah adanya daya paksa kepada muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Paling tidak memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi para amil dalam pelaksanaan tugas memungut zakat dari para muzakki. Peraturan perundang-undangan bisa dikatakan baik dan sah menurut hukum, berlaku efektif dan dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Landasan perundang-undangan itu mencakup 3 landasan, landasan filosofis, sosiologi dan yuridis. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nampaknya tidak mencakup landasan yuridis karena tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur lebih lanjut tentang legalitas dan perlindungan hukum bagi amil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut zakat para muzakki. Kata Kunci: rekonstruksi, undang-undang no 23 tahun 2011, sanksi

Actions (login required)

View Item