Suprianto, Joko (2016) Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin yang Dilaksanakan dengan Paksaan (Analisis Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp.). Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

	Text 1 PERNYATAAN.pdf Download (538kB)
	Text 2 AWAL.pdf Download (612kB)
	Text 3 ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Download (438kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (970kB)
	Text BAB III.pdf Download (817kB)
	Text BAB IV.pdf Download (204kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (304kB)
	Text LAMPIRN.pdf Download (2MB)

ABSTRAK

Joko Suprianto.2016 Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin yang dilaksanakan dengan Paksaan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp) Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsihiyah) Fakultas Syariah dan Ekonimi Islam. Pembimbing (I) Dra.Hj. Nadiyah, M.H, Pembimbing (II) Diana Rahmi,S.Ag,M.H Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Paksaan. Penelitian ini bertolak dari adanya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Martapura. Pada amar putusannya, Majelis Hakim membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Permasalahan yang menarik untuk diteliti bahwa, Majelis Hakim menafsirkan sifat tidak enak hati dengan artian paksaan, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kriteria paksaan itu yang bisa dibatalkan adanya ancaman melanggar hukum, dan juga Majelis Hakim banyak menggunakan pertimbangan hukum KUH Perdata, sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur tentang pembatalan perkawinan dengan alasan paksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam menangani perkara pembatalan perkawinan akibat kawin yang dilaksanakan dengan paksaan, dengan nomor perkara 0113/Pdt.G/2014/PA.Mtp, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dianalisis dalam bentuk preskriptif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, bahan hukum primer yaitu dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Martapuran Nomor: 011/Pdt.G/2014/PA.Mtp, bahan hukum sekunder yaitu mengkaji buku-buku yang membahas permasalahan penulis teliti, dan bahan hukum tersier yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab-Indonesia Hasil temuan hakim mengartikan ketidakenakkan hati si Penggugat dengan artian sebuah paksaan, hakim menafsirkannya dengan melihat dari keterangan saksi dan pernyataan penggugat, dan hakim berlandasan kepada Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menurut hasil analisis Penulis, Penulis sependapat apa yang di kemukakan oleh hakim karena penulis berlandasan kepada pendapat para ahli yang pada pokoknya pengertian ancaman yang melanggar hukum tiada lain dari hakikat yang menghilangkan kehendak bebas dari salah seorang calon mempelai. Akan tetapi hakim kurang tepat menggunakan pertimbangan hukum perdata karena bertentangan dengan asas-asas umum pengaturan dalam perundang-undangan. Adapun perspektif hukum Islam bahwa kawin paksa sangatlah dilarang sebagaimana hadis nabi menjelaskan bahwa untuk menikahkan anak perempuan gadis maupun janda harus meminta izin anak tersebut.

Actions (login required)

View Item