Syahid, Muhammad (2016) Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI Nomor: KEP/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Angota ABRI (Studi Kasus di Bawah Tahun 2008). Skripsi, Syari'ah dan Ekonomi Islam.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (1MB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (146kB)
	Text BAB 1.pdf Download (485kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (857kB)
	Text BAB III.pdf Download (220kB)
	Text BAB IV.pdf Download (576kB)
	Text BAB V.pdf Download (88kB)
	Text DARTAR PUSTAKA.pdf Download (226kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6MB)

ABSTRAK

M. Syahid. 2016. Implementasi Larangan Kawin Bagi Anggota ABRI Nomor : KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus Di Bawah Tahun 2008) Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Faridah, M.H.I. (II) Erissa Nilasari, MP. Kata Kunci : Inplementasi, Larangan Kawin, Anggota ABRI. Penelitian ini beranjak dari latar belakang sebuah Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam) atau Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Nomor : KEP/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI Pada isi pokok peraturan tersebut mengatur tentang izin kawin cerai dan rujuk anggota ABRI, yang sekarang ini sudah berubah menjadi TNI. Sebelum mendaftar ke Kantor Urusan Agama untuk kawin, anggota ABRI harus mendapat izin terlebih dahulu dari Komandan, Namun secara eksistensi anggota ABRI yang kawin, tidak sedikit di antaranya yang melanggar peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pendapat X ABRI di bawah tahun 2008 terhadap implementasi larangan kawin bagi anggota ABRI nomor : KEP/01/1980 tentang peraturan perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI dan bagaimana sanksinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (interview). Selanjutnya data diolah dengan teknik editing, kategori, deskripsi, matrik. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga dapat diperoleh kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidak serasian mengenai implementasi peraturan perkawinan perceraian rujuk anggota ABRI Nomor : KEP/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI (Studi Kasus di Bawah Tahun 2008) antara peraturan tersebut dengan pendapat X ABRI di bawah tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulan bahwa dari pemahaman ketiga responden tentang peraturan di atas hampir sama, namun dalam hal sanksi satu orang responden menyatakan bagi anggota ABRI yang melanggar peraturan tersebut akan diberhentikan dari kesatuan militer , dan dua orang orang responden menyatakan tidak diberhentikan dari kesatuan militer hanya saja diberi sanksi atas perbuatannya tersebut. Sanksi yang didapat oleh ketiga responden pada waktu berstatus sebagai ABRI adalah diberhentikan.

Actions (login required)

View Item