Ma'ruf, Imam (2017) Konstruksi Akad Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah Kajian Perspektif Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (214kB)
	Text AWAL.pdf Download (590kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (268kB)
	Text BAB I.pdf Download (393kB)
	Text BAB II .pdf Restricted to Repository staff only Download (722kB)
	Text BAB III .pdf Download (333kB)
	Text BAB IV .pdf Download (718kB)
	Text BAB V.pdf Download (17kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (210kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (188kB)

ABSTRAK

Imam Ma’ruf Hadi Jaya,SEI: Konstruksi Akad Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah (Kaijan Perspektif Fikih Muamalah Keindonesiaan). Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Dibawah bimbingan I: Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA. dan II: Dr. Abdul Halim Barjatullah, Sag, SH, MH. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang muncul dan sempat menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat muslim Indonesia yaitu tentang keraguan masyarakat muslim Indonesia terhadap status hukum Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pandangan hukum Islam. Permasalahan ini muncul ketika ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan programa BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah. Hal ini disebabkan karena program BPJS Kesehatan dijalankan tidak menggunakan hukum Islam sehingga ada beberapa hal seperti transaksi BPJS Kesehatan yang bertentangan dengan norma hukum Islam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana norma hukum yang mengatur tentang BPJS Kesehatan dan bagaimana konstruksi akad BPJS Kesehatan Syariah dalam kajian perspektif fikih muamalah ke-Indonesiaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Diantara bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan Peraturan Pemerintah SJSN yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif . Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, norma hukum yang mengatur tentang BPJS Kesehatan sepenuhnya diatur dalam Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan di mana dalam pengaturannya tidak menggunakan norma hukum Islam sehingga transaksi BPJS Kesehatan menjadi tidak sesuai dengan syariah, kedua penulis memberikan alternatif kepada pemerintah agar operasional BPJS Kesehatan bisa menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan menggunakan konstruksi akad fikih muamalah ke-Indonesiaan seperti; pertama, akad tabarru, kedua akad wakalah bil-ujrah, ketiga, akad wadi’ah, dan yang keempat, akad tambahan yaitu akad qardh.

Actions (login required)

View Item