Napisah, Saidah (2017) Persepsi Ulama, Akademisi dan Praktisi Hukum Kota Banjarmasin Tentang Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan. Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (412kB)
	Text AWAL.pdf Download (556kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (86kB)
	Text BAB I.pdf Download (357kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text BAB III.pdf Download (216kB)
	Text BAB IV.pdf Download (502kB)
	Text BAB V.pdf Download (91kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (291kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (88kB)

ABSTRAK

Saidah Napisah.2017. Persepsi Ulama, Akademisi dan Praktisi Hukum Kota Banjarmasin Tentang Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, (2) Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.Kata Kunci: Persepsi, Peraturan, Minyak goreng wajib kemasan. Penelitian ini dilatarbelakangi tentang banyaknya produsen dan pengemas yang masih memperjualbelikan produksi minyak goreng dalam bentuk yang tidak berkemasan seperti minyak curah. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai minyak goreng yang diproduksi oleh produsen maupun pengemas itu harus menggunakan kemasan diantaranya harus menggunakan merek, mencantumkan kadaluarsa, danlainnya sesuai dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana persepsiulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan dan apa yang menjadi alasan persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan.Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin beserta alasannya tentang minyak goreng wajib kemasan.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa dengan adanya peraturan mengenai minyak goreng wajib kemasan ini maka produsen dan pengemas tidak bisa sembarangan dalam memproduksi minyak goreng dan akan lebih bertanggung jawab dalam memproduksi barang yang diproduksinya serta dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam mengkonsumsinya. Hasil penelitian ini memiliki dua variasi pendapat yang berbeda, yaitu ada yang mengatakan setuju dan ada yang mengatakan kurang setuju dengan adanya peraturan Minyak Goreng Wajib kemasan. Dalam hukum Islam sendiri dilarang mengkonsumsi makanan yang akan mendatangkan kemudaratan bagi yang mengkonsumsinya. Jadi, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban.

Actions (login required)

View Item