Bahrun, Muhammad Zaki (2017) Analisis Putusan Nomor 0156/PDT.G/2015/PA.BJB Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Di Nikahi Di Bawah Tangan. Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (276kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (249kB)
	Text BAB I.pdf Download (682kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (836kB)
	Text BAB III.pdf Download (585kB)
	Text BAB IV.pdf Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (366kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

ABSTRAK

Muhammad Zaki Bahrun. 2016. Analisis Putusan Nomor 0156/PDT.G/2015/PA.BJB Tentang Izin Poligami Terhadap Istri Yang Sudah Di Nikahi Di Bawah Tangan.Pembimbing: (I) Dr.H.A.Sukris Sarmadi, S.Ag.,M.H. (II) Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, Lc, MA Kata Kunci: Putusan, Izin Poligami, Istri, Nikah Di Bawah Tangan. Masalah ini diangkat karena terdapat majelis hakim yang mengabullkan permohonan izin poligami kepada pemohon yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan terlebih dahulu terhadap calon istri kedua. Tentu perkara ini memiliki banyak keganjilan. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pertimbangan hakim yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam mengenai cara majelis dalam memutus perkara ini. Tujuan penelitian ini mendapatkan gambaran hukum tentang pemberian izin oleh majelis hakimterhadap pelaku izin poligami sirri/di bawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analyitical approach)¸ di mana sejumlah data diperoleh dengan menggunakan teknik pencarian istilah-istilah hukum melalui perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif yakni memberikan argumentasi benar atau salah terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan isi perkara ini yang menyebabkan dikabulkannya izin pemohon pada perkara No. 0156/PDT.G/2015/PA.BJB adalah dengan alasan bahwa termohon tidak dapat memberikan keturunan hal ini diperkuat dengan keterangan termohon dan para saksi ditambah lagi dengan telah terpenuhinya semua syarat-syarat ketentuan dalam berpoligami khsususnya pada syarat alternatif dan kumulatif oleh pemohon yang menjadi permasalahan pada perkara ini adalah wanita yang menjadi calon istri kedua sesungguhnya telah dinikahi terlebih dahulu oleh pemohon dari pada termohon. Calon istri kedua juga telah melahirkan seorang anak dari pernikahan di bawah tangannya dengan pemohon. Perkara ini telah menyalahi aturan khsusnya pada undang-undang no. 1 tahun 1974 pada pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: “dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggal nya.Menurut penulis permohonan izin poligami hanya diperuntunkan kepada orang yang belum melakukan perkawinan poligami sama sekali bukan kepada pelaku poligami liar yang ingin disahkan poligaminya. Seharusnya perkara seperti ini penyelesaian nya cukup dengan meitsbatkan perkawinannya saja bukan mengabulkan izin poligaminya.

Actions (login required)

View Item