Ali, Abdul Muta (2018) Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (270kB)
	Text AWAL.pdf Download (203kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (129kB)
	Text BAB I.pdf Download (296kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text BAB III.pdf Download (313kB)
	Text BAB IV.pdf Download (399kB)
	Text BAB V.pdf Download (149kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (200kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (84kB)

ABSTRAK

BPJS menjadi salah satu bentuk alternative di dalam masyarakan semua kalangan untuk memiliki jaminan kesehatan dengan pembayaran iuaran. Namun, dalam perjanannya, penerapan sistem asuransi sosial sejak dijalankan per satu Januari tahun 2014 yang lalu menuai berbagai macam kritikan dari kalangan pakar ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu pilar dari Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah budaya asuransi sosial, kemudian diterjemahkan dengan budaya gotong-royong yang wajib dalam penyelenggaraan perlindungan sosial masyarakat memiliki pertentagan dengan prinsip syariah dalam hal akad, denda dan investasi. Masyarakan Indonesia adalah dominan muslim, sehingga sudah seharusnya umat Muslim mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sesuai dengan Prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yang membahas doktrin-doktrin atau asas dalam ilmu hokum. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: pertama. dalam hal perjanjian yang di buat oleh BPJS yang belum Menggunakan akad,sehinggaperjanjian BPJS ada kekurangan pada jenis akad yang di lakukan secara pandangan hukum islam. Setiap bentuk perjanjiannya akad berbeda – beda dan harus memiliki akad yang jelas dan trasparan.Kedua, penulis menemukan denda yang dilakukan boleh karena seseorang akan mengalami bahaya bila terjadi keterlambatan pembayaran. Dapat juga orang lain tidak tertolong di sebabkan peserta BPJS lambat membayar sedangkan orang lain dalam keadaan membutuhkan bantuan. Denda menjaga dari orang –orang yang mampu membayar namun ia tidak melaksanakan kewajibannya.Ketiga, UU no.24 th 2014 bahwa jaminan sosial disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi ribawi.Pengelola BPJS sengaja melakukan akad investasi yang disimpan dalam bank-bank konvensional. Hal ini berdasarkan ketentuan yang di berikan BPJS dalam hal pembayaran yang disediakan kepada peserta BPJS di mana pembayarannya melalui Bank Mandiri, BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Kartu kredit Visa, Mastercard dan JCB.Menurut ekonomi syariah bank konvensional di nyatakan haram karena ada riba di dalamnya maka secara ekonomi syariah investasi pada bank konvensional haram.

Actions (login required)

View Item