Penelitian ini bertolak dari latar belakang masalah bahwa terdapat
ketidaksesuaian dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan di Pengadilan
Agama Manado. Kasus kewarisan tersebut disebabkan harta warisan pewaris yang
belum dibagi hingga akhirnya ada ahli waris yang meninggal dunia. Selain itu,
dalam penyelesaiannya majelis hakim berpendapat lain berdasarkan Kompilasi
Hukum Islam Pasal 185 Ayat (2).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan penyelesaian kasus
kewarisan pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo dan di analisis sesuai
hukum kewarisan Islam di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan bahan
hukum yang digunakan adalah teknik dokumenter, survey kepustakaan, dan studi
literatur. Selanjutnya bahan hukum diolah dengan teknik editing, klasifikasi, dan
deskripsi. Kemudian dianalisis secara preskriptif sehingga diperoleh kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam
menyelesaikan kasus kewarisan ini dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama,
pendekatan munāsakhah, untuk menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris
yang belum dibagi kepada ahli waris yang meninggal setelah pewaris. Kedua,
pendekatan ahli waris pengganti, untuk menentukan pembagian harta warisan
kepada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris berdasarkan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 185. Pada pembagian kasus munāsakhah, majelis
hakim melakukan pembagian dengan dua tahapan. Dan pada pembagian kasus
ahli waris pengganti majelis hakim melakukan pembagian berdasarkan Kompilasi
Hukum Islam Pasal 185 ayat (2). Pada pembagian ahli waris pengganti ini
terdapat salah satu anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris
dengan digantikan oleh ahli waris pengganti bahwa ditetapkan menerima satu
bagian, meski hal tersebut telah merujuk pada Q.S an-Nisa/4:11 dan Kompilasi
Hukum Islam Pasal 176, namun majelis hakim berpendapat lain dengan
menetapkan satu bagian. Walaupun hal tersebut tidak bertentangan dengan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2), namun belum sesuai dengan asas-asas
kewarisan dan prinsip-prinsip pembagian waris Islam di Indonesia.