Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut
yaitu: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus
pembubaran partai politik, (4) dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum. Adapun kewajibannya yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Diluar kewenangan yang telah
ditentukan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menambah kewenangannya untuk
menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang menjadi dasar
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
jenis penelitian hukum normatif yang bersifat studi pustaka atau dokumenter,
dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta asas-asas hukum.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa memang secara tegas tidak ada
aturan yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang akan tetapi Mahkamah
Konstitusi memiliki pertimbangan bahwa norma hukum yang terkandung dalam
perpu kekuatannya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang
terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji sehingga
Mahkamah Konstitusi menyatakan keberwenangannya melalui putusan sebagai
yurisprudensi.