MUHAMMAD ASPAR. 2018. “Persepsi Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah.” Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (1) Dr. Wahyudin, M.Pd.I. (2) Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Kata Kunci: Persepsi, mahar politik, kepala daerah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktek mahar politik sebelum pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh calon kepala daerah dengan partai politik. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin karena dosen mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. (2) Mengetahui dasar hukum persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang mahar politik dalam pencalonan kepala daerah.
Subjek dalam penelitian ini adalah dosen UIN Antasari Banjarmasin dan Objek dalam penelitian ini adalah mahar politik dalam pencalonan kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah pembenahan (editimg), deskripsi dan matriks kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah: (a) Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengetahui tentang mahar politik akan tetapi mereka tidak setuju dengan mahar politik antara calon kepala daerah dengan partai politik dalam pencalonan kepala daerah karena mahar politik dapat menghilangkan nilai demokrasi. (b) Dasar hukum persepsi dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin adalah Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang.