Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketentuan yang ada di dalam hukum
positif yaitu Undang-Undang Perkawinan pasal 42 dan pasal 43 ayat (1), berkenaan
dengan keabsahan nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sama
halnya dengan anak luar kawin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum positif mengenai
perkawinan yang tidak dicatatkan dan untuk mengetahui keabsahan nasab anak dari
perkawinan yang tidak dicatatkan
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti bahan hukum
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan analisis (analytical approach), yaitu mencari makna
pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang
mana peraturan tersebut dianalisa secara deskriptif analytical, kemudian disajikan
menggunakan hukum Islam
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilakukan berdasarkan ketentuan yuridis formal dan yuridis materil. Perkawinan yang
dilakukan berdasarkan yuridis materil tidak mempunyai kekuatan hukum. Keabsahan
nasab anak ditentukan oleh yuridis materil dan memenuhi syarat-syarat masa
kehamilan minimal adalah hari setelah akad nikah dan suami mampu menghamili
isterinya. Hal ini berbeda dengan yang ditentukan oleh hukum positif yang mana
keabsahan nasab anak ditentukan oleh yuridis formal. Sehingga nasab anak hanya
dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya