Hermadik, Hermadik (2020) Kinerja Organisasi Kecamatan Satui Menurut Undang-Undang ‎Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang ‎Pemerintahan Daerah. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (138kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (343kB)
	Text BAB I.pdf Download (667kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Download (531kB)
	Text BAB IV.pdf Download (780kB)
	Text BAB V.pdf Download (338kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (523kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (592kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya penentuan beban kerja menurut ‎Pasal 223 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang ‎Pemerintahan Daerah yang mempengaruhi Kinerja Perangkat Daerah seperti ‎Kinerja Organisasi Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.‎ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Organisasi ‎Kecamatan Satui permasalahannya mengenai kualitas aparatur, sarana dan ‎prasarana yang kurang memadai, masih kurangnya disiplinnya aparatur desa dalam ‎pelaksanakan administrasi desa, masih kurang disiplinnya aparatur desa dalam ‎kehadiran di kantor desa, bahaya bencana alam, banyaknya pengangguran akibat ‎tidak tersedianya lapangan pekerjaan, keamanan dan ketertiban terjanggu akibat ‎dampak pemutusan kerja (PHK).‎ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau hukum ‎empiris, (The reseacrh goes to into the field). yang berkaitan dengan kinerja ‎Kecamatan Satui menururt Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun ‎‎2014 tentang Pemerintahan Daerah. Data dari penelitian ini digali dengan ‎melakukan wawancara kepada informan secara langsung dan kajian hukum positif ‎kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif.‎ Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan yaitu: ‎Kinerja Organisasi Kecamatan Satui selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan, ‎namun konteks penentuan beban kerja hanya bersifat penyeragaman dan tidak ‎mempertimbangkan kondisi dan keadaan wilayah sehingga kurang representatif. ‎Kendala yang dihadapi adalah perizinan karena kurangnya kesadaran masyarakat, ‎kurangya pemahaman dan lamban terhadap administrasi desa oleh pihak aparat ‎Desa, singkronisasi data dari pusat yang tidak sesuai.‎

Actions (login required)

View Item