Penelitian ini diangkat dari putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor
842/Pdt.G/2018/PA.Bjm yang mengabulkan isbat nikah dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, padahal perkawinan yang dilakukan Penggugat tersebut telah terjadi kesalahan pada wali nikahnya. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum dan analisis terhadap isi putusan nomor
842/Pdt.G/2018/PA.Bjm.
Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan memberikan argumentasi atas isi putusan hakim mengenai pengabulan isbat nikah dan gugatan perceraian yang perkawinannya terjadi kesalahan wali nikah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan analitis (analytical approach).
Penemuan dari penelitian ini adalah bahwa yang menyebabkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian dalam perkara nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa fotokopi surat keterangan menikah secara bawah tangan yang diserahkan Penggugat sudah cukup untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan ikatan perkawinan yang sah, namun tidak resmi. Kemudian, karena dalil-dalil mengenai perceraiannya telah terbukti, maka gugatan tersebut dianggap dapat dikabulkan. Namun, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut ternyata tidaklah sesuai dengan ketentuan hukumnya. Faktanya, perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesalahan wali nikah yang menurut Pasal
23 Kompilasi Hukum Islam seharusnya yang berhak menikahkan bukanlah paman tergugat, melainkan wali hakim, sebab ayah penggugat enggan menikahkan penggugat. Oleh sebab itu, seharusnya amar putusan tersebut menolak permohonan isbat nikah tersebut. Dengan ditolaknya isbat nikah Penggugat, maka secara otomatis tidak ada perceraian sesuai Pasal 38 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga gugatan perceraian tersebut tidak dapat diterima.