Erma, Juliya (2020) PENDAPAT PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENETAPAN NAFKAH MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN. [Skripsi]
1PERNYATAAN.pdf
Download (197kB)
2. AWAL.pdf
Download (1MB)
3. ABSTRAK.pdf
Download (112kB)
4. BAB I.pdf
Download (740kB)
5. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (946kB)
6. BAB III.pdf
Download (211kB)
7. BAB IV.pdf
Download (557kB)
8. BAB V.pdf
Download (301kB)
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (397kB)
10. Lampiran riwayat.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun
2017 tentang Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana
penetapannya perempuan mendapatkan hak yang sama seperti pada perkara cerai
gugat. Dampak dari putusnya perceraian yang hanya mengabulkan petitum
menjadi suatu masalah yaitu kepentingan mantan istri yang seharusnya di lindungi
namun tidak didapatkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para hakim Pengadilan
Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian serta alasan dan
dasar hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer penelitian dihimpun melalui
wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Marbahan dan Pengadilan
Agama Kapuas dan studi dokumenter. Data diolah dengan teknik editing,
deskripsi, matriksasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga
diperoleh kesimpulan.
Penelitian ini menghasilkan temuan: pertama dari 7 (tujuh) informan yang
terdiri dari hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas,
terdapat perbedaan pendapat mengenai nafkah mantan istri pasca perceraian yakni
informan I dapat ditetapkan nafkah anak dengan mengarahkan pihak, informan
VII dapat ditetapkan nafkah idah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak tanpa disertai
tuntutan, informan VI kemungkinan ditetapkan dengan mengarahkan pihak
apabila tergugat hadir, dan ada 4 hakim, yakni informan II, III, IV, dan V
berpendapat tidak dapat ditetapkan jika tidak ada tuntutan. Kedua Hakim yang
berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah anak yakni informan I didasarkan
hukum progresif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pembuktian
adanya kelalaian yang disebabkan oleh suami kemudian dapat dilakukan
penggabungan gugatan, Hakim yang berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah
idah, mut’ah dan nafkah anak yakni informan VII didasarkan pada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2018 dengan pembuktian gugatan perceraian atas kesalahan
suami. Hakim yang berpendapat ada peluang dapat ditetapkan nafkah yakni
informan VI jika tergugat hadir pada persidangan. Kemudian kelompok 4 (empat)
hakim lainnya yakni informan II, III, IV, V berpendapat tidak dapat ditetapkan
nafkah cerai gugat yang mempunyai alasan hakim tidak boleh ultra petita karena
adanya larangan hakim tidak boleh mengabulkan gugatan melebihi dari yang
diminta.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Raisya Hani Syanie |
| Date Deposited: | 01 Dec 2020 00:36 |
| Last Modified: | 01 Dec 2020 00:36 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/14947 |




