Penelitian ini dilatarbelakangi tentang permasalahan mengenai persepsi
hakim Pengadilan Agama tentang tuntutan harta bersama oleh Suami yang bekerja
tidak menentu, karena dalam penyelesaian tentang pembagian harta bersama
tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa masing-masing bagian
suami istri sama rata atau ½. Di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak
disebutkan bagian sama rata atau ½ untuk kasus yang seperti apa.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dengan 3 (tiga) orang hakim Pengadilan
Agama Banjarbaru dan Martapura. Data yang digali adalah persepsi serta
penyelesaian dari hakim Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama
untuk suami yang tidak bekerja, serta untuk mengetahui dasar hukum yang
digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus pembagian harta
bersama. Selanjutnya data disajikan secara deskriftif kemudian dianalisis dengan
hukum positif dan hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukan ada dua versi pendapat tentang tuntutan harta
bersama oleh suami yang tidak tidak menentu, yaitu pendapat yang pertama bahwa
suami yang bekerja tidak menentu tetap mendapatkan harta bersama seperdua yang
berlandaskan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pendapat kedua yaitu istri
mendapat bagian lebih banyak dari harta bersama karena istri yang bekerja, dengan
cara mempertimbangkan atau berijtihad seperti melakukan contra legem
mengesampingkan aturan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk memutus
seadil-adilnya kasus tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu
dan hal ini didasari dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1.
Hasil analisis terhadap dua versi pendapat hakim Pengadilan Agama bahwa
kedua pendapat tersebut sama benarnya karena berlandaskan peraturan yang
berlaku tetapi penulis lebih mendukung pendapat yang kedua bahwa istri mendapat
bagian lebih banyak dari harta bersama karena istri yang bekerja sedangkan suami
bekerja tidak menentu sehingga kurang memberikan kontribusi dalam kehidupan
rumah tangga. Menurut analisa penulis jika hakim tetap menggunakan Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam pada kasus suami yang bekerja tidak menentu ini akan
menjauhkan dari segi keadilan. Pendapat kedua ini hakim memutus perkara dengan
berijtihad melakukan contra legem yaitu mengesampingkan Pasal 97 Kompilasi
Hukum Islam tindakan hakim seperti ini sah berdasarkan Undang-Undang RI
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 229 Kompilasi
Hukum Islam, menurut Q.S. an-Nisa/4:32 dan Q.S. an-Nisa/4: 34.