pengumpulan sumbangan
untuk korban bencana yang dilakukan tanpa melakukan perizinan telebih dahulu.
Mengenai hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti bagaimana legalitas
pengumpulan sumbangan untuk korban bencana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas pengumpulan
sumbangan untuk korban bencana di Kota Banjamasin.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (the research goes to
into the field), data penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin dan seluruh
Kecamatan Kota Banjarmasin. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan
teknik observasi, wawancara. Setelah informasi terkumpul kemudian diolah
melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data tersebut dianalisis
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.
Hasil penelitian ini adalah bahwa masih banyak kegiatan pengumpulan
sumbangan untuk korban bencana yang tidak legal dikarenakan pengumpulan
sumbangan tersebut dilakukan tanpa perizinan terlebih dahulu kepada pejabat
yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dan juga tidak ada
yang memberikan laporan kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin setelah kegiatan
pengumpulan sumbangan untuk korban bencana selesai. Padahal pengumpulan
sumbangan untuk korban bencana merupakan sesuatu yang legal jika dilakukan
berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980, dan Keputusan Menteri
Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan
Sumbangan Untuk Korban Bencana yaitu melakukan perizinan kepada pejabat
yang berwenang sesuai dengan ruang lingkupnya. Melakukan penyaluran
terhadap hasil pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Terakhir memberikan pertanggung jawaban berupa laporan kepada pejabat yang
berwenang. Ketidak tahuan terhadap peraturan yang ada menjadi alasan mengapa
masih ada pelaku pengumpul sumbangan yang tidak mengikuti prosedur yang
ada. Serta penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang juga belum dilakukan
secara maksimal.