Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim Pengailan Agama yang
menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah tangga sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam sebuah putusan. Hal ini
melatarbelakangi penulis untuk meneliti bagaimana pendapat hakim tentang penggunaan
Undang-Undang tersebut dan apa alasan dan dasar hukum hakim sehingga Undang-Undang
tersebut dapat digunakan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim tentang penggunaan
Undang-Undang tersebut dan mengetahui alasan dan dasar hukum hakim sehingga
menggunakan Undang-Undang tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (Field
Research) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang
berlokasi di Pengadilan Agama Rantau berkaitan dengan pendapat hakim terhadap
penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga serta alasan dan dasar hukumnya dalam persidangan perkara perceraian.
Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan kepada tiga orang hakim sebagai
informan. Ketiga informan tersebut mempunyai pendapat dan dasar hukum yang berbeda.
Dua orang informan setuju bahwasanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat
digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dengan dasar hukum dalam buku II
edisi revisi 2013 Undang-Undang tersebut sudah masuk dalam hukum materil Pengadilan
Agama serta sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Satu orang informan
berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut adalah salah satu hukum materil yang mengatur
tentang teknis penanganan korban kdrt dengan tujuan melindungi korban, namun tidak dapat
dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim.