Cilviana, Gita (2020) Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (335kB)
AWAL.pdf
Download (842kB)
ABSTRAK.pdf
Download (319kB)
BAB I.pdf
Download (603kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (284kB)
BAB III.pdf
Download (218kB)
BAB IV.pdf
Download (440kB)
BAB V.pdf
Download (202kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (333kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya kasus sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Kalimantan Selatan, membuat peneliti ingin meneliti mengenai Penerapan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan dalam penerapan perda nomor 4 tahun 2014 tentang fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), perdekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif, yaitu penelitian yang berusaha memecahkan suatu permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasikannya sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, deskripsi dan matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada landasan teori.
Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Penerapan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Pelaksanan Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel dengan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa dalam proses mediasi dibantu pihak-pihak yang memang menguasai bidang pertanahan dan adanya tim khusus yang dibentuk untuk membantu penyelesaian sengketa. Namun pelaksanaan belum maksimal sepenuhnya, hal ini disebabkan adanya situasi yang sering dihadapi Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalsel dalam proses mediasi yakni dari kedua belah pihak yang sama-sama bersikeras dan tidak mencapai kata sepakat maka mediasi tidak akan berjalan semestinya dan jika tidak terselesaikan secara damai oleh pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel, maka disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadu mengenai alternatif penyelesaian yang direkomendasikan sehingga dalam penerapan perda yang dilakukan pemerintah provinsi dan DPRD Kalsel kurang mendapat perhatian masyarakat jika pada akhirnya tidak dapat terselesaikan dan dipersilahkan menyelesaikan ke pengadilan.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Users 6417 not found. |
| Date Deposited: | 04 Jan 2021 00:38 |
| Last Modified: | 04 Jan 2021 00:38 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15047 |




