Andriyati, Nani (2020) Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dan Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda). [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (191kB)
AWAL.pdf
Download (848kB)
ABSTRAK.pdf
Download (98kB)
BAB I.pdf
Download (485kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (567kB)
BAB III.pdf
Download (490kB)
BAB IV.pdf
Download (100kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (317kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
ABSTRAK
. 2020 Skripsi, Pembimbing: (I) Hj. Diana Rahmi, S.Ag,
M.H., (II) Ahda Fithriani, SHI, MHI
Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami, Masa Iddah
Penelitian ini diangkat dari penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor
239/Pdt.P/2016/PA.Sda yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti akta
cerai yang diajukan dalam persidangan dan hanya mempertimbangkan pernyataan
saksi, namun mengabulkan penetapan isbat nikah tersebut. Permasalahan yang
diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum dan analisis terhadap isi penetapan
nomor 239/Pdt.P/2016/PA.Sda.
Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan memberikan argumentasi
atas pertimbangan dan isi penetapan hakim mengenai dikabulkannya permohonan
isbat nikah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengguanakan
salinan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda
sebagai bahan utama yang akan ditunjang dengan bahan kepustakaan lainnya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif
dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus
(Case Apporoach).
Penemuan dari penelitian ini adalah bahwa adanya perkawinan poligami
dan terdapat halangan perkawinan dalam pernikahan para pemohon, yang dilihat
dari bukti akta cerai milik pemohon I dan pemohon II yang merupakan bukti yang
kuat yang sangat berhubungan dengan perkawinan para pemohon. Namun
pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut ternyata tidak sesuai, karena hanya
mempertimbangkan dari pernyataan para saksi yang dianggap benar mengetahui
dan hadir menyaksikan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II.
Faktanya, dengan akta cerai tersebut diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan
para pemohon termasuk perakawinan poligami dan terdapat halangan perkawinan
yakni pemohon II masih dalam masa iddah. Maka seharusnya Majelis Hakim
dalam putusannya tersebut menolak permohonan isbat nikahnya, karena jelas
terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Users 6417 not found. |
| Date Deposited: | 04 Jan 2021 00:11 |
| Last Modified: | 04 Jan 2021 00:11 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15071 |




