Penelitian ini dilatarbelakangi dari meningkatnya kasus protitusi dari tahun
ke tahun di Kabupaten Tabalong padahal mengenai protitusi Pemerintah Daerah
telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002
Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila.
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan
Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila, serta ingin mengetahui kendala Satuan
Polisi Pamong Praja selaku dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pencegahan, Larangan dan
Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, data penelitian yang
digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan
mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang
erat dengan penelitian ini. penelitian ini dilaksanakan di kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Tabalong. Peneliti dalam mengumpulkan data
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data
terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data
tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah
pada landasan teori yaitu teori penegakan hukum, otonomi daerah, Peraturan
Daerah, dan protitusi.
Hasil yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2002
Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila sudah
dilaksanakan, pelaksanaan penegakan hukum yang dijalankan seperti komunikasi
antar anggota, sosialisasi, razia, dan penangkapan wanita tuna susila (WTS).
Namun pelaksanaan yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tabalong tidak maksimal, di mana tidak dilaksanakannya sanksi bagi para PSK.
Sehingga PSK tidak takut, tidak jera bahkan bertambah. Tidak maksimalnya
penegakan hukum mengenai kasus protitusi di Kabupaten Tabalong disebabkan
oleh faktor kendala yakni masalah komunikasi yang kurang baik antar anggota,
anggaran dan kurangnya fasilitas, kesadaran hukum masyarakat Kabupaten
Tabalong masih minim, dan masalah hukum itu sendiri yang memberikan sanksi
ringan dan tidak membuat jera para wanita tuna susila (WTS).