Dalam masyarakat Banjar terdapat salah satu ungkapan
tradisional atau folklore yang disebut dengan pamali, yakni ungkapanungkapan yang mengandung semacam larangan atau pantangan
untuk dilakukan dan berfungsi sebagai kontrol sosial bagi seseorang
dalam berkata, bertindak, atau melakukan suatu kegiatan. Sehingga
dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai seseorang, apakah
ia patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh
masyarakat, baik dalam konteks ajaran agama maupun norma-norma
sosial. Dalam konteks yang demikian,pamali bagi masyarakat Banjar
menjadi simbol pencitraan baik atau tidaknya sifat dan perilaku
seseorang. Sayangnya, kearifan lokal sebagai tolok ukur pencitraan
seseorang, pamali belum secara optimal dipahami dan digunakan oleh
publik figur (aparatur pemerintahan) untuk memberikan keteladanan.
Pamali cenderung dipinggirkan, dan bahkan ditabrak secara
serampangan, sehingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap terhadap profil aparatur pemerintahan menjadi rendah. Hal
ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan
masyarakat dalam program-program pembangunan yang telah
digagas pemerintah. Termasuk rasa memiliki terhadap fasilitasfasilitas umum yang hanya dilihat sebagai bagian dari produk atau
program pemerintah. Oleh itu, konsep pamali sebagai bagian dari
kultur mesti diangkat dan dikembalikan kepada posisinya semula
sebagai nilai moral yang mengontrol perilaku publik figur dalam
masyarakatnya.