Penelitian ini dilatarbelakangi oleh produk Tapcash iB hasanah yang
merupakan produk Co-Branding dengan induknya, yaitu BNI yang merupakan
bank konvensional. Terdapat masalah kesyariahan jika Tapcash iB Hasanah
dikelola oleh bank induknya yaitu bank konvensional.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Fatwa DSN-MUI
NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk
TapCash iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian
bertempat di PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, di Jalan Ahmad Yani
KM, 4,5 Nomor 285 Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Hasil penelitian. Pertama: Mekanisme Tapcash iB Hasanah menurut fatwa
menggunakan akad wadiah atau akad qarḍ. Tapcash iB Hasanah wajib terhindar
dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, dan israf. Biaya-biaya layanan fasilitas
berupa biaya riil. Jumlah nominal uang elektronik ditempatkan di bank syariah.
Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka
jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Kedua: Operasional
Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah menggunakan akad wadiah yad amanah
yang sudah terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, dan israf. Biaya-
biaya layanan fasilitas berupa biaya riil. Jumlah nominal uang elektronik
ditempatkan di bank syariah dan tidak digunakan. Kartu Tapcash iB Hasanah
merupakan kartu tidak didaftarkan identitas pemiliknya. Namun apabila kartu
hilang, bisa dilakukan tracking dan dana nasabah dapat dikembalikan.
Operasional TapCash iB Hasanah di BNI Syariah sudah menerapkan Fatwa DSN-
MUI No. 116 Tentang Uang Elektronik Syariah pada produk Tapcash iB Hasanah
dengan baik.