Prinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum adat masyarakat Banjar
terlihat pada norma-norma hukum yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembagian
warisan pada “lembaga damai” dengan cara islah dan faraid-islah. Proses pada lembaga
damai ini memperlihatkan bagaimana perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris
dan besarnya bagian warisannya. Penelitian bertujuan menemukan norma hukum waris dan
prinsip prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar
tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa norma hukum waris adat masyarakat Banjar
terdapat dalam “lembaga damai” yaitu dilakukan dengan cara islah dan faraid islah,
kedudukan hukum perempuan diakui sebagai ahli waris dan besarnya bagian bersifat
relatif, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa sama dengan laki-laki dan bisa lebih sedikit
dari laki-laki. Relatifnya bagian warisan tersebut ditemukan dalam penelitian adanya
prinsip prinsip Ketuhanan, prinsip kemanfaatan dan prinsip keseimbangan yang semuanya
bersandarkan pada dalil “maslahah mursalah”, sehingga hukum waris adat masyarakat
Banjar tidak membedakan kedudukan hukum perempuan dengan kedudukan hukum lakilaki.