Skripsi ini membahas tentang kebijakan netralitas ASN yang termuat dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menurut perspektif Hak Asasi Manusia
dalam Islam. Netralitas disini dimaknai sebagai suatu kondisi dimana
seorang“pegawai ASN tidak memihak pada kepentingan politik siapapun”dan tidak
menunjukkan preverensi dukungan terhadap pasangan calon maupun partai politik
manapun. Sebagai implikasi adanya kebijakan ini adalah terbatasnya kebebasan
politik dari ASN. Seorang ASN dilarang untuk turut serta menjadi anggota ataupun
pengurus partai politik. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 28D Ayat 3
UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan setiap orang untuk
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Konsepsi tentang HAM
kiranya tidak hanya dapat dikaji berdasarkan pandangan Barat saja melainkan juga
dapat dilihat dari sudut pandang Islam. Berdasarkan permasalahan ini peneliti
berusaha untuk mengkaji mengenai pembatasan hak politik yang terjadi akibat
adanya kebijakan netralitas ASN berdasarkan perspektif HAM dalam Islam jika
ditinjau dari aspek kemaslahatannya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pokok bahasan pada
penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan yakni dengan menganalisis dan menelaah peraturan
perundang-undangan atau regulasi terkait netralitas ASN. Pengumpulan data yang
dilakukan pada penelitian ini adalah dengan studi dokumentasi, yaitu dengan cara
mencari, meneliti, dan mempelajari dokumen-dokumen selain itu juga dengan studi
pustaka, yaitu dengan menelusuri bahan hukum dengan cara membaca, melihat,
menelaah, dan melakukan penelusuran dari berbagai literatur atau buku-buku yang
memiliki hubungan dengan pokok pembahasan mengenai pandangan HAM dalam
Islam terkait kebijakan netralitas ASN.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang memuat aturan perihal netralitas
ASN dapat dibenarkan menurut perspektif HAM dalam Islam. Hal ini didasarkan
dengan mempertimbangkan akibat yang terjadi ketika ASN tidak netral serta atas
pertimbangan terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam kebijakan
ini