Latar belakang dalam penelitian ini dilandasi dengan hadirnya Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan
mandatory wajibnya pelaku usaha dan produk yang tersebar di Indonesia telah
tersertifikasi halal. Namun kenyataannya di Kota Banjarmasin hingga sampai
tahun 2020 ini banyak yang belum melakukan sertifikasi halal, terlihat dari data
UMKM yang tersertifikat halal hanya sebagian kecil dari jumlah UMKM yang
ada, tentu ini menggambarkan bahwa peraturan tersebut belum dipatuhi. Sehingga
Penulis ingin mencari tahu sejauh mana penyelenggaraan Undang-Undang
tersebut dan apa yang menjadi problematikanya di Kota Banjarmasin.
Tujuan dari Penelitian ini penulis ingin mencari tahu bagaimana
pelaksanaan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin serta problematika dalam
pelaksanaannya.
Jenis penulisan ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan
pendekatan modifikasi action research. Metode pengumpulan data dalam
penulisan ini adalah observasi, studi dokumenter, wawancara dan memberikan
kuisioner kepada pegawai Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dan 20
UMKM di Kota Banjarmasin.
Hasil dalam penulisan ini menunjukan bahwasertifikasi halal dalam UU
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah dilaksanakan di Kota
Banjarmasin jika ditinjau dari teori implementasi kebijakan, namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat problematika.
Ada beberapa problematika yang dialami oleh Satgas Layanan Sertifikasi
Halal Daerah, LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan pelaku usaha
sebagai berikut: 1) UU JPH belum mengatur sanksi untuk pelaku usaha yang tidak
ingin melakukan sertifikasi halal. 2) Wewenang Satgas Layanan Sertifikasi Halal
Daerah hanya berfokus pada urusan administrasi pendaftaran sertifikasi halal saja,
dan memiliki pegawai yang terbatas. 3) Masih minimnya sosialisasi kewajiban
sertifikasi. 4) Besarnya biaya yang ditanggung untuk mendapatkan sertifikasi dan
perpanjangan masa berlaku. 5) Ketidaktahuan pelaku usaha dalam pengurusan
sertfikasi halal. 6) Belum adanya kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin untuk
mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan tentang Jaminan
Produk Halal atau Sertifikasi Halal.