Saniatun, Saniatun (2021) Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (407kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (382kB)
BAB I.pdf
Download (789kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (623kB)
BAB III.pdf
Download (714kB)
BAB IV.pdf
Download (269kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (501kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi pada langkah pemerintah di tengah-tengah
pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya
Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23
September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020. Pemilihan Umum
Kepala Daerah Serentak merupakan Pemilihan kepala daerah yang dilakukan
secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi
syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerahdaerah yang ada di Indonesia.
Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang
dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah
yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224
kabupaten, dan 37 kota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang akan terjadi pasca
penundaan pilkada terhadap masa jabatan kepala daerah pada masa pandemi.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian
yakni hukum normatif dengan bahan hukum memakai bahan hukum Primer yakni
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta bahan hukum Sekunder dan Tersier
lainnya. Metode yang di gunakan ialah studi dokumen dengan teknik
mengumpulkan bahan hukum dan literatur yang kemudian ditelaah.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak penundaan pilkada
penyebaran wabah pandemi mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah,
sehingga pemerintah harus menyiapkan 270 pejabat sementara (Pjs) dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur
mekanisme lowong jabatan kepala daerah, belum signifikan untuk mengatasi
penundaan pilkada. Sementara adanya tumpang tindih kewenangan bisa saja
terjadi, masalah keuangan dan kondisi perekonomian Indonesia tengah menurun
serta protokol kesehatan yang ketat justru menimbulkan pembengkakan biaya
pelaksanaan pilkada.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Users 6417 not found. |
| Date Deposited: | 26 Jul 2021 00:06 |
| Last Modified: | 26 Jul 2021 00:06 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/16559 |




