Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemohon yang mengajukan
permohonan ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan izin poligami
dan telah diberikan izin oleh Termohon (Istri pertama). Pada pemeriksaan dimuka
persidangan Pemohon menambahkan keterangannya secara lisan bahwa telah
terjadi pernikahan poligami secara sirri antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua.
Pada pertimbangannya hakim menyatakan tidak dapat memutus mensahkan
perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa pengesahan poligami bukan
wewenang Pengadilan Agama. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan
tersebut karena pernikahan Pemohon tersebut dipandang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan
bahwa pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di
Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd mengenai
perkara Permohonan Izin Poligami dengan metode pendekatan analisis (Case
Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan membahas dan menelaah putusan
dalam perkara nomor 0479/Pdt.G/2018/PA.Smd tentang Permohonan Izin
Poligami.
Melalui penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim
Pengadilan Agama menyatakan bahwa permohonan izin poligami tersebut ditolak
berdasarkan alasan pernikahan Pemohon tersebut dipandang tidak sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, ketika ditelaah lebih
lanjut terkait pertimbangan majelis tidak dapat memutuskan untuk mensahkan
perkawinan tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara poligami bukan
wewenang Pengadilan Agama, majelis tidak tepat dalam menggunakan bahasa
hukum dimana majelis menggunakan kata mensahkan yang merupakan bahasa isbat
nikah sedangkan perkara ini adalah perkara izin poligami, juga menyatakan
pengesahan poligami bukan wewenang Pengadilan Agama. Padahal sebagaimana
termuat dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua
dengan UU No. 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 1 menyebutkan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam
meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara
lain izin beristri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup
kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan asas Ne Ultra Petita bahwa hakim hanya
boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan
lebih daripada apa yang dituntut oleh Penggugat dalam hal ini hakim telah melampaui
batas wewenangnya. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang
jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang
berperkara.