Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia No 50 Tahun 2014 Pasal 5
Ayat (2) “Prajurit Wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria
yang lebih rendah pangkatnya.” Sekilas aturan ini membatasi prajurit wanita TNI
dalam memilih pasangan hidup, Padahal memilih pasangan hidup adalah hak
setiap individu selama tidak bertentangan dengan Syariah agama. Pandangan
hukum Islam larangan pernikahan hanya larangan pernikahan karena nasab,
sepersusuan, semenda dan beda agama. Islam tidak melarang pernikahan karena
perbedaan strata sosial, kekayaan, pekerjaan. Di dalam Islam terdapat anjuran
dalam memilih pasangan kafa„ah yang lazimnya di definisikan sebagai
kederajatan atau kesesuaian antara suami-isteri, di dalamnya terdapat berbagai
aturan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang penelitian
yang digunakan konsep Pendekatan Konseptual (conceptual approach) Teknik
analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.Tujuan penelitian untuk
mengetahui penerapan konsep kafa„ah pada Perpang No 50 tahun 2014 pasal 5
ayat (2) serta menemukan hubungannya dengan konsep kafa„ah dalam analisis
hukum islam.
Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian yaitu:
pertama, terdapat penerapan konsep kafa„ah pada perkawinan antar prajurit TNI
yaitu prajurit wanita hanya diizinkan menikahi prajurit pria yang pangkatnya
sekufu sama atau lebih tinggi. Kedua, Peraturan Panglima TNI No 50 Tahun 2014
Pasal 5 Ayat (2) tentang larangan prajurit wanita melaksanakan pernikahan
dengan prajurit pria yang berpangkat rendah dari dirinya,mengandung
kemaslahatan memiliki tujuan untuk menghindari kemudharatan yang terkandung
jika pernikahan tersebut terjadi. Aturan ini selaras dengan kaidah fiqh adhararu
yuzallu kemudharatan harus dihilangkan yang demikian aturan ini untuk
menghindari mudharat yang besar.