Alwi, Muhammad (2021) Pengalihan Hutang di Bawah Tangan Bagi Nasabah KPR (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). Masters thesis, Pascasarjana.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS M. ALWI.pdf
Download (323kB)
awal.pdf
Download (1MB)
Abstrak.pdf
Download (31kB)
BAB I Pengalihan Hutang di Bawah Tangan Bagi Nasabah KPR (Tinjauan HES).pdf
Download (344kB)
BAB II Pengalihan Hutang di Bawah Tangan Bagi Nasabah KPR (Tinjauan HES).pdf
Restricted to Repository staff only
Download (731kB)
BAB III Pengalihan Hutang di Bawah Tangan Bagi Nasabah KPR (Tinjauan HES).pdf
Download (105kB)
BAB IV Pengalihan Hutang di Bawah Tangan Bagi Nasabah KPR (Tinjauan HES).pdf
Download (322kB)
BAB V Pengalihan Hutang di Bawah Tangan Bagi Nasabah KPR (Tinjauan HES).pdf
Download (63kB)
daftar pustaka.pdf
Download (94kB)
lampiran.pdf
Download (17kB)
Abstract
Dalam pelaksanaannya perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi
ditemui permasalahan diantaranya adalah pemindahan hak atas objek KPR, yang
dilakukan di bawah tangan oleh nasabah kepada pembeli sebelum KPR tersebut
lunas tanpa sepengetahuan pihak perbankan. Praktek tersebut terjadi disebabkan
oleh adanya larangan penjualan rumah KPR subsidi yang tertuang dalam
PERMEN PUPR RI nomor 21/Prt/M/Tahun 2016 pada pasal 24 ayat 1 huruf G
yang menyatakan tidak akan menyewakan dan atau mengalihkan kepemilikan
rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun dengan bentuk perbuatan
hukum apapun. Selain itu larangan tersebut juga ada dalam Akad Pembiayaan
KPR pada pasal 11, permasalahan utamanya adalah nasabah dan pihak perbankan
masih terikat suatu perjanjian atau kontrak yang masih berlangsung yang harus di
selesaikan terlebih dahulu.
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif
yang membahas terkait dengan Norma Hukum. Pendekatan penelitian dalam
penelitian ini adalah pendekatan Konsep dan Perundang-undangan.
Prosedur pengalihan hutang yaitu Permohonan untuk calon
pembeli/debitur baru akan diproses seperti permohonan KPR baru, dan tetap
melalui tahap-tahap permohonan dan penilaian kredit untuk menilai kelayakan
calon debitur baru, apabila permohonan disetujui maka pihak bank menerbitkan
surat persetujuan pengalihan hutang dan akta pengalihan hutang, Selanjutnya
dibuat akta jual beli dihadapan PPAT dengan disaksikan oleh pihak Bank, dan di
buat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
Menurut Hukum Ekonomi Syariah Praktik Pengalihan Hutang di Bawah
Tangan oleh Nasabah kepada pembeli rumah adalah sah, karena syarat dalam jual
beli antara nasabah dengan lembaga keuangan yang melarang nasabah untuk
mengalihkan rumah KPR adalah Batal, karena bertentangan dengan konsekuensi
jual beli yang merupakan pengalihan hak milik. Dengan batalnya syarat tersebut,
maka dengan demikian objek akad menjadi milik dan dalam penguasaan nasabah
sepenuhnya, sehingga nasabah berhak melakukan tindakan apapun terhadap
rumah KPR tersebut
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Depositing User: | Dr Ahdie Anwary |
| Date Deposited: | 24 Aug 2021 06:46 |
| Last Modified: | 24 Aug 2021 06:46 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17122 |




