Penelitian dilakukan karena terdapat kasus permohonan perwalian anak
yaitu penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 99/Pdt.P/2017/PA.Bjb,
pemohon adalah ayah dengan alasan untuk dapat mewakili anaknya di bawah
umur dalam berbuat hukum, karena instansi seperti notaris dan lembaga lain
mensyaratkan penetapan perwalian anak demi kepastian hukum. Dalam ketentuan
pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan orang tua sekaligus wali anak tanpa
adanya penetapan dari pengadilan dan demi kepastian hukum tidak harus dengan
penetapan perwalian anak, tetapi bisa dengan akta kelahiran. Karena itu perlu
diadakan penelitian. Rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana pendapat
beberapa hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Barabai terhadap penetapan
perwalian anak oleh orang tua kandung dan alasan serta dasar hukum. Adapun
tujuan penelitian ini mengetahui pendapat hakim terhadap permohonan perwalian
anak oleh orang tua serta alasan dan dasar hukumnya.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris, di mana penulis terjun ke
lapangan untuk wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama
Banjarmasin dan Barabai terkait dengan kasus yang diteliti. Setelah data
terkumpul, diteliti kembali apakah data kurang jelas dan lengkap, sehingga
dilengkapi jika belum lengkap. Selanjutnya data disusun dalam bentuk uraian
hasil penelitian secara sistematis. Jika sudah, maka data dianalisis secara
deskriptif kualitatif berdasarkan terori yang ada.
Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan pendapat enam hakim dari Pengadilan
Agama Banjarmasin dan Barabai mengenai permohonan perwalian anak oleh
orang tua kandung yaitu lima hakim berpendapat perlu penetapan perwalian anak
karena kehati-hatian, agar orang tua tidak sewenang-wenang, anak ada hak dan
kewajiban orang tua untuk memeliharanya, memperkuat dasar hukum, pengadilan
tidak boleh menolak perkara dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat, serta
memberi peluang sesuai dengan keadaan lingkungan berdasar kepada undang�undang, kaidah fiqih, dan asas pengadilan. Sedangkan seorang hakim berpendapat
tidak perlu penetapan perwalian anak, karena orang tua sekaligus wali anak dan
agar tidak mempersulit berdasar pada pasal 47 ayat (2) Undang-Undang
perkawinan dan hadis. Untuk menghindari kemudharatan dan demi kesejahteraan
anak, penetapan tetap diperlukan sebagai bukti bahwa orang tua layak mewakili
anak dalam berbuat hukum melalui persidangan dan perlu adanya pembaharuan
pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan karena sudah tidak relavan lagi
dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang.