This is the latest version of this item.

Penelitian ini didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin
Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan tentang permohonan isbat
nikah oleh pemohon yang telah melakukan pernikahan poligami di bawah
tangan. Dalam penetapan ini terdapat suatu kekeliruan dalam
mempertimbangkan bukti akta cerai yang diajukan oleh pemohon yang mana
akta cerainya keluar setelah pemohon melangsungkan pernikahan poligami di
bawah tangan dan tidak ada keterangan yang menyatakan tentang pernikahan
terdahulu, sehingga ini menjadi sebab terjadinya pernikahan poligami di bawah
tangan. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis penetapan ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan memberikan argumentasi
terhadap pertimbangan dan isi penetapan hakim mengenai dikabulkannya
permohonan isbat nikah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
dengan menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor
: 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm sebagai bahan utama yang akan ditunjang dengan
bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
yang bersifat preskriptif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kasus (Case Apporoach).
Dari penelitian ini ditemukan adanya pernikahan poligami yang dilakukan
secara siri oleh Pemohon I terhadap Pemohon II, dilihat dari bukti akta cerai milik
Pemohon I yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama Banjarmasin tepat setahun
setelah Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II. Para Pemohon
mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum
terhadap pernikahan mereka. Namun pertimbangan hukum Majelis Hakim
tersebut ternyata tidak sesuai, karena hanya mempertimbangkan dari pernyataan
para saksi yang dianggap benar mengetahui dan hadir menyaksikan pernikahan
antara pemohon I dengan pemohon II tersebut. Berdasarkan fakta yang nyata
dengan adanya akta cerai tersebut diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan
para pemohon termasuk pernikahan poligami yang dilakukan secara siri. Maka
seharusnya Majelis Hakim dalam penetapannya tersebut menolak permohonan
isbat nikahnya, karena secara jelas disitu terdapat halangan perkawinan menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam.