Latar belakang dalam penelitian ini dilandasi dengan dikeluarkannya
Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengatur tentang
keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang
dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, spa, sauna, massage, biro perjalanan,
maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Namun di Kota Banjarmasin
terdapat penginapan syariah yang belum menerapkan ketentuan fatwa DSN-MUI
tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan
syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan
syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin serta kendala
dalam pengimplementasiannya.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan
(field research) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui
pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini
adalah wawancara, observasi dan studi dokumenter.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, implementasi Fatwa
DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah yang terdaftar
sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin, untuk Adana Guest House Syariah,
Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House telah
mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan fatwa DSN-MUI. Kedua, ada beberapa
kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat
terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada
penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan
lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang
menggunakan bank konvensional dalam hal pembayaran. 3) Pengelola
penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa
DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.