Alim, Muhammad Nur (2021) Interpretasi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami yang Istri/istri-istri tidak mungkin diminta Persetujuan. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (109kB)
AWAL.pdf
Download (711kB)
ABSTRAK.pdf
Download (162kB)
BAB I.pdf
Download (368kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (504kB)
BAB III.pdf
Download (502kB)
BAB IV.pdf
Download (230kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (167kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (5MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu kekaburan hukum pada Pasal 5
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai
tidak diperlukannya persetujuan dari seorang istri/istri-istri yang dianggap oleh
Undang-Undang menjadi pihak yang tidak mungkin dimintai persetujuan. Padahal
seharusnya persetujuan dari istri itu menjadi syarat kumulatif yang harus dipenuhi
suami ketika ingin mengajukan permohonan izin poligami.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penafsiran yang terdapat pada Pasal
5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyebutkan ”istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan” dan mengetahui
bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap interpretasi pasal izin poligami
yang istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat perspektif dan
menggunakan pendekatan analisis (Analytical Approach). Dengan menggunakan
teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, diolah dengan cara
sistematis dan logis kemudian dianalisis menggunakan analisis perspektif
berdasarkan aturan hukum yang berlaku
Hasil dari penelitian ini adalah penafsiran Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana mengemukakan bagaimana
kondisi istri/istri-istri yang tidak mungkin dimintai persetujuan. Setelah dianalisis
menurut metode-metode penafsiran hukum, sehingga diperoleh bahwa kalimat
istri tidak mungkin diminta persetujuan dipahami dengan istri/istri-istri tidak bisa
dimintai persetujuan. Mengenai kondisi istrinya maka diperoleh bahwa istri/istriistri yang tidak bisa dimintai persetujuan ialah orang-orang yang berkeadaan
seperti orang yang tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian (sakit jiwa atau
dungu dan mata gelap). Terhadap tinjauan hukum Islam maka kondisi-kondisi
istri yang tidak bisa diminta persetujuan sesuai dengan maslahah yang
dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang dikategorikan ke dalam maslahah
daruriyah.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Users 6417 not found. |
| Date Deposited: | 28 Dec 2021 02:45 |
| Last Modified: | 28 Dec 2021 02:45 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17804 |




