EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Interpretasi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami yang Istri/istri-istri tidak mungkin diminta Persetujuan

Alim, Muhammad Nur (2021) Interpretasi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Izin Poligami yang Istri/istri-istri tidak mungkin diminta Persetujuan. [Skripsi]

[thumbnail of PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf] Text
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf

Download (109kB)
[thumbnail of AWAL.pdf] Text
AWAL.pdf

Download (711kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (162kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (368kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (504kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (502kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (230kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (167kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu kekaburan hukum pada Pasal 5
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai
tidak diperlukannya persetujuan dari seorang istri/istri-istri yang dianggap oleh
Undang-Undang menjadi pihak yang tidak mungkin dimintai persetujuan. Padahal
seharusnya persetujuan dari istri itu menjadi syarat kumulatif yang harus dipenuhi
suami ketika ingin mengajukan permohonan izin poligami.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penafsiran yang terdapat pada Pasal
5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menyebutkan ”istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan” dan mengetahui
bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap interpretasi pasal izin poligami
yang istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bersifat perspektif dan
menggunakan pendekatan analisis (Analytical Approach). Dengan menggunakan
teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, diolah dengan cara
sistematis dan logis kemudian dianalisis menggunakan analisis perspektif
berdasarkan aturan hukum yang berlaku
Hasil dari penelitian ini adalah penafsiran Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana mengemukakan bagaimana
kondisi istri/istri-istri yang tidak mungkin dimintai persetujuan. Setelah dianalisis
menurut metode-metode penafsiran hukum, sehingga diperoleh bahwa kalimat
istri tidak mungkin diminta persetujuan dipahami dengan istri/istri-istri tidak bisa
dimintai persetujuan. Mengenai kondisi istrinya maka diperoleh bahwa istri/istriistri yang tidak bisa dimintai persetujuan ialah orang-orang yang berkeadaan
seperti orang yang tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian (sakit jiwa atau
dungu dan mata gelap). Terhadap tinjauan hukum Islam maka kondisi-kondisi
istri yang tidak bisa diminta persetujuan sesuai dengan maslahah yang
dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang dikategorikan ke dalam maslahah
daruriyah.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Users 6417 not found.
Date Deposited: 28 Dec 2021 02:45
Last Modified: 28 Dec 2021 02:45
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/17804

Actions (login required)

View Item
View Item