Salah satu problematika lahan disebabkan oleh adanya tanah telantar yang
belum atau tidak jelas status kepemilikannya. Ditinjau dari status hukumnya di
dalam Islam tanah ini dapat dimiliki melalui proses iḥyāul mawāt. Konsep iḥyāul
mawāt dalam Islam memiliki corak tersendiri dalam pandangan mazhab Hanafi dan
mazhab Syafi’i, baik dari sisi subjek, persyaratan, izin pemerintah, dan status lahan
kepemilikan yang ditelantarkan. Sedangkan dalam regulasi Indonesia, lahan ini
pada dasarnya merupakan lahan yang dikuasai oleh negara berdasarkan pasal 2 ayat
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, namun lahan
ini dapat menjadi kepemilikan dengan cara dihidupkan berdasarkan ketetapan
pemerintah dan undang-undang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep penguasaan lahan melalui
iḥyāul mawāt berdasarkan pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i serta
relevansinya dengan regulasi Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah
library research (penelitian kepustakaan) atau penelitian normatif dengan
pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan analisis komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi subjek mazhab Hanafi
memberlakukan iḥyāul mawāt pada semua orang tanpa membedakan muslim
maupun non-muslim, sedangkan mazhab Syafi’i hanya memfokuskan pada orang�orang Islam saja. Ditilik dari persyaratan, mazhab Hanafi menyaratkan objek
penguasaan lahan tidak sedang dalam kepemilikan, di luar wilayah dan tidak
menjadi prasarana, sedangkan mazhab Syafi’i menyaratkan status muslim dari
subjeknya dan ketiadaan kepemilikan atas objeknya. Dari sisi perizinan, mazhab
Hanafi mewajibkan adanya izin, sedangkan mazhab Syafi’i tidak mewajibkan
adanya izin. Adapun mengenai status kepemilikan tanah yang ditelantarkan mazhab
Hanafi berpendapat bahwa tanah tersebut dapat dikelola, sedangkan dari mazhab
Syafi’i menegaskan bahwa tanah tersebut tidak dapat dikelola. Pendapat mazhab
Hanafi dengan regulasi Indonesia dari sisi subjek, persyaratan, izin, dan status tanah
kepemilikan yan ditelantarkan memiliki kesamaan yang mendominasi, sedangkan
dari mazhab Syafi’i hanya dari sisi status kepemilikan tanah yang ditelantarkan
yang relevan untuk diaktualisasikan.